Madiun (ANTARA) – Jamaah calon haji (JCH) asal Kota Madiun menjalani suntik vaksin meningitis sebagai rangkaian persiapan menunaikan ibadah haji tahun 2025.

Sub Koordinator Pengelolaan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kota Madiun, Tri Wahyuning Novitasari di Madiun, Rabu, mengatakan 194 calon haji serta beberapa petugas dijadwalkan mendapat suntikan vaksin meningitis.

“Para calon haji tersebut dijadwalkan divaksinasi meningitis di enam puskesmas yang ada di Kota Madiun dalam beberapa hari ini, yakni Puskesmas Demangan, Banjarejo, Manguharjo, Ngegong, Sukosari, dan Tawangrejo,” ujar Novita.

Pihaknya merinci dari 194 orang tersebut, sebanyak 69 orang di antaranya disuntik vaksin meningitis di Puskesmas Banjarejo, kemudian 34 di Puskesmas Demangan, 24 orang di Puskesmas Sukosari, 31 orang di Puskesmas Tawangrejo, 22 orang di Puskesmas Manguharjo, dan 14 orang di Puskesmas Ngegong.

Sebelum divaksinasi meningitis, mereka menjalani pemeriksaan kesehatan dahulu untuk memastikan bahwa tubuhnya siap menerima vaksin.

Menurut Novita, vaksin meningitis merupakan syarat wajib dalam pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, Indonesia juga sempat ditetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio, sehingga calon haji juga diwajibkan vaksinasi Polio.

Sesuai data, tahun 2025 ini, 177 calon haji Kota Madiun yang mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci. Jumlah tersebut masih ditambah pendamping bimbingan ibadah haji, petugas haji daerah (PHD), petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH), dan tenaga Kesehatan haji (TKH).

Selain itu juga terdapat 12 calon haji Kota Madiun yang masuk kuota cadangan.

Calon haji asal Kota Madiun dijadwalkan masuk Asrama Haji Surabaya pada 16 Mei 2025 pukul 20.00 WIB, dan akan diberangkatkan ke Jeddah pada 17 Mei malam. Mereka diperkirakan tiba di Tanah Suci pada 18 Mei pukul 05.00 waktu setempat.

Pihaknya mengimbau jamaah agar menjaga pola hidup sehat, memperbanyak olahraga ringan, serta mengatur pola makan dan istirahat yang cukup. Langkah itu diharapkan bisa menjaga kondisi tubuh tetap prima selama menjalani rangkaian ibadah haji.*

Lamongan (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan, Jawa Timur melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Kecamatan Paciran untuk meninjau langsung pelayanan administrasi kependudukan khususnya distribusi blangko e-KTP.

Ketua Komisi A DPRD Lamongan, Dimyati Hamzah, mengatakan bahwa sidak ini merupakan bentuk perhatian serius Legislatif untuk memastikan pelayanan publik agar dapat berjalan maksimal.

“Kami ingin memastikan ketersediaan blangko agar tidak menjadi hambatan berkepanjangan. DPRD akan mendalami kendala teknis di lapangan dan segera mencarikan solusi,” katanya di Lamongan.

Ia menjelaskan kendala keterlambatan distribusi blangko sudah disampaikan langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami tengah menyusun solusi atas kendala blangko, termasuk kemungkinan penguatan anggaran,” jelasnya.

Selain itu, politisi dari Partai Gerindra tersebut juga mendorong adanya inovasi pelayanan, seperti sistem jemput bola, agar masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor untuk mengurus dokumen kependudukan.

Senada dengan itu, Anggota Komisi A dari Fraksi PKB, Suherman, menambahkan bahwa hasil sidak ini akan menjadi bahan dalam hearing lanjutan bersama instansi terkait.

“Kami akan kawal perbaikan layanan ini agar lebih cepat dan efektif,” katanya.

Sementara itu, Camat Paciran, Samian, mengakui bahwa kendala keterbatasan blangko e-KTP masih sempat terjadi di wilayahnya. Meski begitu, pelayanan adminduk berjalan cukup baik.

“Kami bersyukur mendapat perhatian dari DPRD. Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan layanan,” ujarnya.

Samian juga mengatakan bahwa sebagai pendukung kinerja kecamatan, inovasi pelayanan telah dilakukan melalui desa digital yang ada di Desa Sendang Agung dan menjadi percontohan pemanfaatan teknologi dalam mengoptimalkan pelayanan dan promosi desa.

“Kami berharap kunjungan DPRD ini dapat memperkuat sinergisitas antara Legislatif dan Eksekutif, utamanya di tingkat kecamatan untuk menghadirkan layanan publik yang lebih responsif dan efisien,” tambahnya.

Mojokerto (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur terus berupaya menyediakan layanan kesehatan yang optimal untuk masyarakat melalui Gerakan Bersama Masyarakat di Posyandu Integrasi Terpadu (Gemapitu).

Bupati Mojokerto Muhammad Al Barraa di Kabupaten Mojokerto, Rabu, mengatakan komitmen menyediakan fasilitas kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat.

“Melalui integrasi posyandu layanan primer, kita ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan diberikan secara lebih menyeluruh, terstruktur, dan berkelanjutan, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, hingga lansia,” ujar Gus Barra sapaan akrabnya.

Dengan Gemapitu yang berorientasi pada integrasi layanan primer (ILP) Posyandu ini, Gus Barra berharap agar ke depannya setiap keluhan atau kebutuhan layanan kesehatan masyarakat bisa segera tertangani dengan baik, terutama pada anak-anak dan ibu hamil, yang merupakan tonggak penerus bangsa sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.

“Mari bersama-sama kita pantau dan pastikan bahwa tidak ada lagi anak-anak di Kabupaten Mojokerto yang mengalami kekurangan gizi. Tidak boleh ada lagi ibu melahirkan kehilangan nyawa karena keterlambatan layanan, dan tidak boleh ada lagi bayi yang telat ditangani dengan cepat,” ucapnya.

Integritas Layanan Primer Posyandu, atau ILP Posyandu merupakan program dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan mengintegrasikan atau menggabungkan berbagai program kesehatan pemerintah dan menjangkau semua siklus hidup masyarakat, atau dapat diartikan bahwa ILP Posyandu adalah fasilitas kesehatan yang melayani masyarakat dengan segala usia, mulai dari usia bayi hingga lansia.

Kota Mojokerto (ANTARA) – Pemerintah Kota Mojokerto Jawa Timur terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) lewat program sekolah lansia tangguh (Selantang) dan sekolah orang tua hebat (SOTH).

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Kota Mojokerto Rabu mengatakan, program tersebut dalam rangka membangun SDM unggul dan berdaya saing di kota setempat.

“Ini adalah bagian dari upaya kita membangun SDM unggul Kota Mojokerto. Selaras dengan Panca Cita Pertama, yaitu peningkatan kualitas SDM, melalui dua program unggulan, yakni Mojokerto Cerdas dan Mojokerto Berprestasi,” tuturnya di sela kegiatan SOTH angkatan ke-1 dan Selantang angkatan ke-3 Kelurahan Meri Kota Mojokerto.

Ning Ita, sapaan akrabnya menjelaskan, program SOTH dan Selantang yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir tidak hanya menjadi sarana edukasi, tetapi juga mampu membentuk keluarga tangguh dan lansia yang produktif.

“Melalui SOTH, para orang tua dibekali ilmu parenting agar mampu menjadi pendidik utama bagi anak-anaknya. Sedangkan Selantang hadir untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia, baik dari sisi kesehatan, psikologi, maupun sosial. Kita ingin semua kelompok usia di Kota Mojokerto mendapatkan perhatian yang layak dan diberdayakan secara optimal,” ucapnya.

SOTH merupakan program edukatif yang menyasar para orang tua, khususnya ibu, agar memiliki pemahaman yang baik dalam mengasuh dan mendidik anak. Melalui berbagai sesi pembelajaran, peserta diberikan materi terkait pola asuh positif, komunikasi dalam keluarga, hingga penguatan peran orang tua dalam tumbuh kembang anak.

Sementara itu, Selantang ditujukan untuk para lanjut usia. Program ini bertujuan menciptakan lansia yang mandiri, sehat, aktif, dan tetap produktif di usia senja. Kegiatan dalam Selantang mencakup edukasi kesehatan, keterampilan, hingga pembinaan mental dan spiritual.

Situbondo (ANTARA) – Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menyatakan kasus demam berdarah dengue (DBD) pada periode Januari-April 2025 sebanyak 171 kasus atau menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya 273 kasus pada periode yang sama.

Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Hari Santoso mengatakan sejak Januari hingga April 2025 kasus DBD terus menurun dibandingkan tahun sebelumnya karena curah hujan cukup tinggi.

“Karena tahun kemarin itu musim hujan cukup ekstrem sehingga berkembang biaknya nyamuk aedes aegypti cepat, sedangkan tahun ini cuaca normal,” ujarnya di Situbondo, Jawa Timur, Rabu.

Hari Santoso merinci, pada bulan Januari 2025 kasus DBD sebanyak 65 kasus sedangkan di bulan yang sama tahun sebelumnya 86 kasus, pada Februari 2025 kasus DBD menurun menjadi 55 kasus sedangkan Februari 2024 sebanyak 65 kasus.

Pada bulan Mei 2025 kasus DBD semakin menurun menjadi 45 kasus, dibandingkan tahun sebelumnya pada bulan yang sama mencapai 88 kasus, dan pada April 2025 kasus DBD hanya 6 kasus, sedangkan April 2024 ada 34 kasus.

Kendati demikian, Hari Santoso mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dengan melakukan 3M plus yakni menguras bak mandi dua kali dalam sepekan, mengubur kaleng dan botol dan serta menutup tempat air.

“Kami juga membagikan abate kepada masyarakat, yaitu larutan untuk mengendalikan jentik nyamuk aedes aegypti,” katanya.

Penurunan kasus demam berdarah pada tahun ini diharapkan pula diikuti dengan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian kasus demam berdarah dengue.

“Petugas kesehatan yang tersebar di 17 kecamatan juga terus melakukan sosialisasi tentang DBD agar masyarakat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kasus demam berdarah,” katanya.*

Surabaya (ANTARA) – Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur Edi Purwanto, menyebut Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) bisa menjadi refleksi atas kondisi badan publik di Jawa Timur.

“Selain itu juga menjadi media sosialisasi kepada masyarakat, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mencari, memiliki, dan menyebarluaskan informasi,” ujarnya melalui keterangan yang diterima, Rabu.

Ketua Bidang Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi, M. Yunus Mansur Yasin menyampaikan semangat keterbukaan harus dijadikan budaya dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi Jawa Timur ke depan.

“Keterbukaan informasi bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi kebutuhan nyata untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Kolaborasi yang kami bangun hari ini menjadi fondasi untuk pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yunus menuturkan keberhasilan keterbukaan informasi membutuhkan peran aktif semua pihak, Pemerintah, badan publik, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat sipil.

Dengan semarak HAKIN 2025 ini, diharapkan Jawa Timur semakin kokoh sebagai provinsi yang modern, terbuka, dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun Nusantara baru yang berkemajuan.

Sementara itu, KI Jawa Timur menggelar serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) 2025 yang diperingati setiap 30 April

Dengan tema regional “Berkolaborasi Mewujudkan Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel,” kegiatan ini diharapkan memperkuat budaya keterbukaan di semua sektor pembangunan Jawa Timur.

Beberapa kegiatan digelar sejak akhir April hingga Mei 2025, mulai dari diseminasi transparansi melalui pemasangan spanduk/billboard dana tau flyer HAKIN 2025 secara serentak di badan-badan publik se-Jatim.

Tujuannya, membumikan semangat keterbukaan informasi. Terutama di wilayah Provinsi Jatim.

Dalam upaya simbolik menanamkan nilai-nilai keterbukaan, KI Jatim, Pemprov, DPRD dan stakeholder juga mengadakan penanaman pohon “Jambu Keterbukaan” di beberapa lokasi ruang publik.

Kota Mojokerto (ANTARA) – Polres Mojokerto tingkatkan kemampuan dalmas personel

Kepolisian Resor (Polres) Mojokerto Kota berupaya meningkatkan kemampuan dan kekompakan personel untuk penanganan pengendalian massa (dalmas) dengan melakukan latihan yang sesuai dengan prosedur standar.

Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S. Marunduri di Kota Mojokerto, Jawa Timur, Rabu mengatakan bahwa latihan tersebut dilakukan sebagai upaya kesiapan anggota dalam pengendalian massa sesuai dengan standar yang benar.

“Kepada anggota Satsamapta untuk melaksanakan latihan dengan kerja sama dan tidak underestimate (menganggap remeh) sesuai dengan peraturan yang benar,” katanya di sela melakukan pelatihan pengendalian massa di Mojokerto.

Ia mengatakan, latihan pengendalian massa tersebut penting dilakukan terutama saat terjadi aksi massa di masyarakat.

“Hari ini kita laksanakan latihan pengendalian massa sesuai tahapan-tahapan yang harus dilakukan,” katanya.

Dalam materi pengendalian massa tersebut, kata dia, ada beberapa pelatihan yang diberikan diantaranya adalah apel kesiapan, penguatan teori standard operating procedure (SOP) pengendalian massa, formasi barisan, teknik penghalauan dan pembubaran massa, serta penggunaan alat pemadam api ringan (APAR) dalam pengamanan aksi unjuk rasa.

Kapolres Mojokerto Kota juga terjun langsung untuk menguji ketahanan formasi berlindung yang dilakukan pleton petugas pengendalian massa.

“Kami mengingatkan kepada anggota untuk tetap humanis dalam melakukan pengendalian massa tidak melakukan tindak represif serta tetap dalam satuan peleton,” katanya.

Selain itu, kata dia, dalam latihan penggunaan APAR juga dilaksanakan sesuai SOP tahapan pengendalian massa. Penggunaan APAR akan dilakukan untuk memadamkan api bila terjadi aksi pembakaran dalam unjuk rasa.

“Hal ini menjadi wujud komitmen Polres Mojokerto Kota dalam memberikan pengamanan dan pengawalan aksi penyampaian aspirasi masyarakat,” tuturnya.

Madiun (ANTARA) – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) Madiun bersama Dinas Perhubungan setempat menggelar razia gabungan untuk menindak pelanggaran lalu lintas, khususnya kendaraan angkutan barang yang over dimension dan over loading (ODOL).

KBO Satlantas Polres Madiun Iptu Nanang di Madiun, Rabu mengatakan razia tersebut rutin digelar untuk menciptakan ketertiban lalu lintas di wilayah hukum Polres Madiun.

“Sasaran kita adalah angkutan barang yang dimensi dan muatan kendaraan tersebut melampaui batas ketentuan. Kami tidak hanya memberikan imbauan, tapi juga melakukan tindakan langsung berupa tilang,” ujarnya.

Razia dilakukan di jalur arteri ruas Madiun-Caruban, masuk wilayah Dumpil, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, dan kawasan exit tol Madiun.

Dalam razia kali ini, petugas menindak sembilan kendaraan truk angkutan barang yang terbukti melebihi batas muatan yang diizinkan, dengan sanksi tilang.

Nanang menambahkan, kendaraan ODOL sangat berisiko terhadap keselamatan pengguna jalan lain. Dalam razia tersebut, sebagian besar muatan truk berisi batu, tanah, dan pasir yang berpotensi jatuh jika tidak tertutup sempurna.

“Muatan yang berlebih dapat runtuh karena getaran saat melintas di jalan, apalagi jika melebihi bak truk. Ini sangat membahayakan pengendara di belakangnya,” kata dia.

Dampak lainnya adalah kerusakan pada jalan. Dengan bobot dan dimensi berlebih, kendaraan dengan kondisi ODOL menjadi salah satu penyebab utama rusaknya infrastruktur jalan.

Sementara itu, petugas penguji kendaraan bermotor dari Dishub Kabupaten Madiun, Faizal Rasyid, menambahkan bahwa banyak temuan kendaraan truk yang melanggar ketentuan tinggi bak.

“Untuk kendaraan dump truk sumbu satu-dua, tinggi maksimal bak hanya 70 cm. Sedangkan untuk truk tronton maksimal 1 meter. Tadi kami temukan banyak yang melebihi, bahkan ada yang sampai dua kali lipat dari standar,” kata Faizal.

Ia menambahkan razia ini menjadi pengingat bagi para pengusaha angkutan barang agar mematuhi ketentuan dimensi dan muatan kendaraan.

Satlantas Polres Madiun memastikan operasi serupa akan terus digelar secara berkala.

Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Perjalanan Kereta Api Ijen Ekspres rute Malang-Banyuwangi terganggu dan mengalami keterlambatan tiba di sejumlah stasiun akibat kecelakaan lalu lintas dengan truk di perlintasan sebidang yang tidak terjaga di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu.

“Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kereta api dengan sebuah dump truk terjadi di perlintasan sebidang yang tidak terjaga atau di JPL 9 kilometer 3+278 petak jalan antara Stasiun Kalisat-Stasiun Ledokombo pukul 13.08 WIB,” kata Manager Hukum dan Humasda Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 9 Cahyo Widiantoro di Jember.

Dia menjelaskan kronologi kejadiannya, saat KA Ijen Ekspres hendak melintasi JPL 9 yang tidak terjaga, tiba-tiba terdapat truk melintas di perlintasan tersebut.

“Masinis sesuai standar operasional prosedur (SOP) ketika melewati perlintasan sebidang sudah membunyikan suling lokomotif berkali-kali, namun tiba-tiba terdapat sebuah dump truk yang melintas sehingga menyebabkan kejadian temperan tidak dapat terhindarkan,” katanya.

Seketika KA Ijen Ekspres langsung berhenti luar biasa di kilometer 3+500 petak jalan antara Stasiun Kalisat-Stasiun Ledokombo untuk dilakukan pemeriksaan sarana.

“Dalam pemeriksaan, terdapat kerusakan pada sarana lokomotif berupa kaca kabin masinis pecah dan cowhanger turun sehingga menyebabkan lokomotif KA Ijen Ekspres tidak dapat melanjutkan perjalanan,” katanya.

Cahyo menjelaskan KA Ijen Ekspres ditarik mundur menuju Stasiun Kalisat menggunakan lokomotif penolong dan dilakukan pergantian lokomotif.

Selain itu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh rangkaian KA Ijen Ekspres untuk menjamin keamanan dan keselamatan perjalanan menuju Stasiun Ketapang.

Akibat dari insiden tersebut, KA Ijen Ekspres diberangkatkan kembali dari Stasiun Kalisat, pukul 14.54 WIB, sehingga mengalami kelambatan 123 menit untuk tiba di sejumlah stasiun berikutnya.

KAI Daop 9 Jember menyampaikan permohonan maaf atas gangguan yang terjadi pada perjalanan KA Ijen Ekspres relasi Malang-Ketapang sehingga mengakibatkan terjadinya kelambatan. Untuk masinis, asisten masinis, dan seluruh penumpang KA Ijen Ekspres dalam kondisi selamat.

Ia mengimbau masyarakat mematuhi peraturan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114, bahwa pengguna jalan wajib mendahulukan kereta api dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas rel.

“Sebagaimana Pasal 296, setiap pengemudi kendaraan bermotor yang melalui perlintasan antara kereta api dan jalan tetapi tidak berhenti saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai turun, dan/atau isyarat lainnya akan terancam pidana kurungan penjara paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp750 juta,” ujarnya.

Selain itu, dalam Pasal 124 UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

Pihaknya akan menempuh proses hukum terhadap dugaan kelalaian pengemudi truk yang tidak berhati-hati ketika melewati perlintasan sebidang dan berkoordinasi dengan Pemkab Jember untuk melakukan evaluasi dan peningkatan keselamatan di JPL 9 karena perlintasan tersebut tidak terjaga dan memiliki tingkat risiko tinggi kecelakaan lalu lintas.

“Kami menyesalkan masih adanya pelanggaran di perlintasan sebidang yang disebabkan karena kelalaian saat melintas jalur kereta api. Jangan terlena, pastikan aman sebelum melintasi rel kereta api dengan berhenti sejenak, tengok kanan dan kiri serta memastikan tidak ada kereta yang mendekat,” katanya.

Trenggalek, Jatim (ANTARA) – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI meluncurkan Balai Ternak Barokah Farm di Desa Pringapus, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Rabu.

Program ini bertujuan memberdayakan masyarakat miskin melalui pengelolaan peternakan domba/kambing secara koloni.

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, yang hadir dalam peluncuran, menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut.

Ia menyebut balai ternak ini sebagai ikhtiar membangun ekonomi umat, khususnya mustahik penerima dana zakat, infak, dan sedekah.

“Kalau orang miskin tidak punya banyak anak tidak apa-apa, tapi lebih baik kalau yang banyak itu anak kambing, supaya ekonominya bisa naik,” ujar Bupati yang juga Pjs. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) itu.

Balai ternak tersebut menjadi titik ke-46 dari total 54 balai ternak yang dikembangkan BAZNAS RI. Di Trenggalek, program ini melibatkan 20 peternak dengan populasi awal 205 ekor domba.

Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp531,91 juta, terdiri atas dukungan BAZNAS RI Rp427,94 juta, BAZNAS Kabupaten Trenggalek Rp100 juta, dan Dinas Pertanian Trenggalek Rp3,96 juta.

Dalam program ini, Barokah Farm mengembangkan beberapa usaha, seperti persilangan domba Cross Texel, Dorper F1, dan Cross Sulfok, produksi pupuk kompos, sistem pertanian terintegrasi, serta penggemukan domba untuk kurban maupun penjualan harian.

Pemerintah juga menyiapkan skema asuransi ternak untuk perlindungan terhadap risiko kehilangan atau kematian non-wabah.

Ke depan, Bupati Arifin berharap program ini bisa diperluas melalui pola “nggaduh“, yakni menitipkan induk ternak kepada warga prasejahtera di wilayah lain, termasuk lahan hutan sosial.

Selain itu, ia mendorong kolaborasi dengan pelaku usaha ternak dan pemanfaatan daging kambing untuk kebutuhan konsumsi masyarakat, seperti aqiqah dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, kandungan protein daging kambing cukup tinggi dan lebih terjangkau dibanding sapi.

“Permintaan terhadap daging kambing ini pasti ada, tinggal bagaimana kita memastikan pemotongannya halal dan distribusinya aman,” tegasnya.

Sementara itu, Pimpinan BAZNAS RI Pembina Wilayah Jatim Kolonel (Purn) Drs. Nur Chamdani menyebut Trenggalek dipilih karena lingkungan dan tradisinya mendukung pengembangan balai ternak.

Ia mengapresiasi pengelolaan Balai Barokah yang dinilai rapi, termasuk sistem piket peternak.

“Ini yang ke-54 dan saya yakin akan berkembang pesat. Kami akan dampingi terus agar para peternak bisa naik kelas, dari mustahik menjadi muzakki,” ujarnya.

Madura Raya (ANTARA) – Jajaran Polres Bangkalan, Jawa Timur menyita sedikitnya 122 unit sepeda motor dari Operasi Cipta Kondisi yang digelar institusi itu dalam sepekan terakhir ini.

“Sepeda motor yang kami sita ini kebanyakan merupakan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat,” kata Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono di Bangkalan, Jawa Timur, Rabu.

Ia menuturkan, operasi yang digelar dalam bentuk Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) itu sebagai upaya untuk menciptakan situasi kondusif, menekan kasus tindak pidana kriminal yang akhir-akhir mulai marak terjadi di kabupaten paling barat di Pulau Madura tersebut.

Operasi digelar di sejumlah titik berbeda, hingga di perbatasan antara Kabupaten Bangkalan dengan Kabupaten Sampang, di wilayah pantai utara Bangkalan.

“Dan operasi dalam bentuk KRYD ini juga sebagai tindak lanjut dari hasil pengungkapan 54 kasus pencurian kendaraan bermotor oleh Polrestabes Surabaya belum lama ini,” katanya.

Kapolres menuturkan, berdasarkan pengakuan sejumlah tersangka yang ditangkap tim Polrestabes Surabaya kala itu menyebutkan bahwa hasil pencurian sepeda motor di Surabaya umumnya dijual ke Pulau Madura.

“Fakta itu yang mendorong kami untuk meningkatkan kegiatan razia dalam bentuk KRYD,” katanya.

Menurut kapolres, dari 122 sepeda motor yang disita petugas dalam operasi itu, sebanyak 22 kendaraan tidak sesuai dengan identifikasi.

“Melalui razia ini, kami juga ingin menekan agar masyarakat tidak mudah membeli kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi,” katanya.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan dan laporan tim intelkam Polres Bangkalan, sebagian warga di Kabupaten Bangkalan kini banyak menggunakan sepeda motor bodong, yakni sepeda motor yang diduga merupakan hasil curian.

“Karena itu, ke depan razia akan kami lakukan hingga ke pelosok desa, karena berdasarkan laporan anggota, yang banyak menggunakan sepada motor bodong adalah di desa,” ujar kapolres.