DPRD Lamongan pantau distribusi blangko e-KTP – ANTARA News Jawa Timur
Lamongan (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan, Jawa Timur melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Kecamatan Paciran untuk meninjau langsung pelayanan administrasi kependudukan khususnya distribusi blangko e-KTP.
Ketua Komisi A DPRD Lamongan, Dimyati Hamzah, mengatakan bahwa sidak ini merupakan bentuk perhatian serius Legislatif untuk memastikan pelayanan publik agar dapat berjalan maksimal.
“Kami ingin memastikan ketersediaan blangko agar tidak menjadi hambatan berkepanjangan. DPRD akan mendalami kendala teknis di lapangan dan segera mencarikan solusi,” katanya di Lamongan.
Ia menjelaskan kendala keterlambatan distribusi blangko sudah disampaikan langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kami tengah menyusun solusi atas kendala blangko, termasuk kemungkinan penguatan anggaran,” jelasnya.
Selain itu, politisi dari Partai Gerindra tersebut juga mendorong adanya inovasi pelayanan, seperti sistem jemput bola, agar masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor untuk mengurus dokumen kependudukan.
Senada dengan itu, Anggota Komisi A dari Fraksi PKB, Suherman, menambahkan bahwa hasil sidak ini akan menjadi bahan dalam hearing lanjutan bersama instansi terkait.
“Kami akan kawal perbaikan layanan ini agar lebih cepat dan efektif,” katanya.
Sementara itu, Camat Paciran, Samian, mengakui bahwa kendala keterbatasan blangko e-KTP masih sempat terjadi di wilayahnya. Meski begitu, pelayanan adminduk berjalan cukup baik.
“Kami bersyukur mendapat perhatian dari DPRD. Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan layanan,” ujarnya.
Samian juga mengatakan bahwa sebagai pendukung kinerja kecamatan, inovasi pelayanan telah dilakukan melalui desa digital yang ada di Desa Sendang Agung dan menjadi percontohan pemanfaatan teknologi dalam mengoptimalkan pelayanan dan promosi desa.
“Kami berharap kunjungan DPRD ini dapat memperkuat sinergisitas antara Legislatif dan Eksekutif, utamanya di tingkat kecamatan untuk menghadirkan layanan publik yang lebih responsif dan efisien,” tambahnya.